10-12 Februari, Guru Honorer K2 Kepung Istana Tagih Janji Presiden

guru honorerKanalMahasiswa.Com – Janji demi janji terus dilontarkan oleh Pemerintahan Jokowi-JK kepada semua pihak. Namun tidak semuanya tidak terealisasi bahkan ada yang “gigit dua jari”.
Kali ini Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) yang harus menelan pil pahit akibat batalnya janji yany digaungkan oleh Pemerintah. Setelah mereka melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Yuddy Chrisnandi pada Kamis (4/2) kemarin, nampaknya tidak menghasilkan sesuai yang diharapkan terkait pengangkatan ratusan guru honorer K2. Padahal, pemerintah sudah berjanji akan mengangkat mereka

Sebagaimana dilansir Republika (jum’at, 5 Februari 2016), Ketua Umum FHK2I, Titi Purwaningsih dapat memahami posisi Menteri PANRB yang harus taat pada Undang-undang. Namun, pemerintah harus menepati janjinya.

“Kami minta pengabdian kami dihargai. Kami tidak mau tahu, walaupun anggaran tidak tersedia serta payung hukum tidak ada, kami minta untuk diangkat menjadi PNS,” kata Titi Jumat (5/2). (Menteri Yuddy Beralasan Takut Dipenjara).

Titi menegaskan, 50 ribu guru honorer k2 akan aksi demo di Istana Negara pada 10 hingga 12 Februari 2016 mendatang. Sejumlah guru honorer k2 yang berasal dari seluruh daerah Indonesia ini juga akan dipastikan mulai berangkat pada 8 Februari nanti.

“Kita sengaja mengadakan aksi selama berhari-hari karena kita ingin tujuan kita benar-benar tercapai,” kata Titi.

Guru tidak mau membuang waktu berdemo di KemenpanRB yang menyatakan tidak bisa mengangkat mereka karena banyak halangan di dalamnya. Para guru honorer mengalihkan tuntutannya kepada Presiden Joko Wiodo di Istana Negara.

Titi menegaskan, sudah menjadi konsekuensi jika para guru tidak mengajar selama melakukan aksi. Dia menyatakan, para guru honorer k2 juga memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menuntut hak yang seharusnya dimiliki.

Menanggapi ini, MenpanRB Yuddy Chrisnandi tidak bisa berkata banyak kecuali berharap agar aksi berjalan lancar dan damai. “Hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi,” kata Yuddy melalui keterangan persnya.

 

 

Tags: