2018: Tahun Huru Hara Politik Nasional?

kartun-hantu-politik-5a48db7a16835f6d093e6c92Sumber : Google

Pergantian tahun 2017 menuju 2018 bukan hanya berbicara tentang bergantinya satu digit nominal angka, bukan hanya berbicara tentang resolusi perbaikan yang akan dibawa. Namun, bergantinya tahun harus membawa dampak perubahan yang lebih baik, lebih produktif, dan lebih konstruktif baik perubahan dari sisi Individu maupun kehidupan bernegara.

Terdapat berbagai hal menarik jika kita membahas tahun 2018. Namun yang paling menyita perhatian adalah prediksi sejumlah pihak yang menyatakan bahwa 2018 akan menjadi tahun politik. Jika ditilik memang rasanya prediksi tersebut benar dikarenakan Pilkada serentak yang akan berlangsung di 2018 merupakan gelombang ketiga dari amanat dari UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sebanyak 171 daerah akan menggelar pesta demokrasi Pilkada secara bersamaan diikuti dengan 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota di Indonesia. (sumber: kpu.go.id).

Lain hal, 2018 bukan hanya terkait dengan Pilkada serentak di 171 daerah, tahapan Pemilu 2019 juga akan berlangsung di tahun 2018. Proses persiapan partai politik dalam bertarung di pemilihan anggota legislatif dan proses konsolidasi politik untuk mengusung Presiden dan Wakil Presiden akan menghangatkan suhu politik nasional di tahun 2018. Sehingga 2018 menjadi tahun yang sangat panjang bagi demokrasi di Indonesia sekaligus menjadi laboratorium pembelajaran untuk kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi Indonesia.

Melihat dari pengalaman demokrasi Indonesia sebelumnya, terdapat dua Pilkada serentak yang dilaksanakan di lebih dari 100 daerah di Indonesia. Relatif tidak ada konflik besar yang membuat keretakan dalam masyarakat meskipun suhu politik nasional sedikit menegang saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun tentu jelas akan berbeda dengan Pilkada serentak yang akan terjadi di 2018. Besarnya potensi konflik dan memanasnya suhu politik nasional pada Pilkada DKI Jakarta yang lalu mungkin akan kembali terjadi. Mengingat Pilkada serentak ini merupakan acuan indikator bagi poros partai politik dalam menyusun peta strategi pemenangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di 2019 serta pemenangan anggota legislatif oleh masing-masing partai politik.

Asumsinya sangat jelas, jika memenangkan Pilkada serentak di beberapa Provinsi besar seperti Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia, maka akan menjadi batu loncatan partai politik dalam mendulang basis suara dukungan. Selain itu, keadaan ini juga memudahkan partai politik dalam melakukan konsolidasi pemenangan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksankan bersamaan dengan Pemilu Legislatif 2019. Ini berarti, Pemilu 2019 akan dilaksanakan serentak antara pemilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden bersamaan dengan pemilihan calon anggota legislatif di pusat maupun daerah.

Dengan gambaran peta politik di atas, kita harus menyambut tahun 2018 dengan optimisme yang tinggi bahwa perubahan itu akan terjadi dan jelas intensitas masyarakat untuk mendapatkan pendidikan politik harus digaungkan. Kita tentu berharap akan lahirnya para pemimpin dari proses demokrasi tersebut, seorang pemimpin yang memiliki visi dan komitmen tinggi untuk memajukan tidak hanya daerah represetatifnya saja, namun juga memajukan Indonesia.

Setelah sedikit membahas gambaran peta politik di tahun 2018, penulis ingin sedikit memberikan penekanan atau kritikan pada jajaran elit politik nasional. Kritikan ini ditujukan kepada jajaran elit politik yang mungkin banyak diantaranya akan lebih memfokuskan diri melakukan persiapan pribadi menuju pemilihan legislatif (mempertahankan kedudukannya) dibanding melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat. Lain hal, tataran Eksekutif pun kemungkinan besar akan melakukan hal serupa dengan tujuan membuat kendaraan politik menuju Pemilu 2019 dibandingkan melakukan kerja untuk kesejahteraan dan perbaikan masyarakat. Namun, lagi-lagi penulis berharap hal tersebut hanya sekedar kemungkinan.

Sudah sangat jelas di tahun 2018 yang diinginkan rakyat Indonesia bukan hanya konsumsi lezat akan berita-berita politik nasional, tetapi juga para wakil rakyat yang dipilih juga harus bisa bekerja untuk kepentingan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahterahan dan peningkatan kualitas pendidikan yang bermartabat.

Sebagai penutup, 2018 juga akan menampilkan berbagai macam ‘jualan’ politik yang ditawarkan oleh elit-elit politik dalam menyiapkan strategi pemenangan di Pilkada serentak 2018 dan Pemilu Legislatif dan Eksekutif 2019. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus berperan serta dan ambil bagian dalam tahun politik 2018 ini dengan melakukan upaya pencerdasan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berpolitik dan Pemilu 2019 yang berkualitas. (fa)

Tags: