2018 Tahun Politik: Mahasiswa Bisa Apa?

1363395280627152931

Sumber : Google.com

Tahun 2018 akan menjadi tahun yang panjang dalam kalender politik Indonesia. Tahun yang akan melelahkan dalam konteks pendewasaan kehidupan berpolitik dan berdemokrasi Indonesia. Tahun yang akan memiliki episode panjang menuju arah perbaikan dan perubahan bangsa. KPU merilis sebanyak 171 daerah akan menjalankan pilkada serentak, dengan rincian 17 provinsi melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, 115 kabupaten melakukan pemilihan Walikota dan wakil walikota dan 39 kota melakukan pemilihan Bupati dan wakil bupati.

Dengan banyaknya pemilihan umum kepala daerah yang akan berlangsung di 2018, tentu kita diberikan beragam pilihan akan kualitas program yang ditawarkan oleh seorang calon kepala daerah.  Tentunya untuk membuat daerahnya lebih bermartabat, berpendidikan, berkeadilan dan sejahtera.

Selama ini, kerap kali kita dipertontonkan dengan banyak perilaku penguasa yang menjual janji pada saat masa kampanye, namun pada kenyatannya tidak ada dari janji tersebut yang ditepati.  Begitu berbeda janji kampanye dengan apa yang dilakukan ketika berkuasa. Dimulai dari kebal terhadap penderitaan rakyat, mengabdi pada kepentingan modal, bahkan banyak kita temukan kepala daerah yang berurusan dengan kasus korupsi, sungguh sangat disayangkan.

Lantas, hal apa yang dapat kita lakukan sebagai seorang mahasiswa? Dalam kondisi iklim demokrasi Indonesia yang memasuki tahun politik, bukan berarti tugas mahasiswa hanya berada dalam ruang-ruang kelas yang begitu dingin. Justru disinilah peranan mahasiswa diperlukan untuk mengawal berjalannya praktik berdemokrasi yang ideal.

Secara historis mahasiswa sejak dulu telah menjadi suatu komunitas unik yang khas. Sebagai kaum intelektual yang memiliki kultur akademis mahasiswa selalu menjadi garda terdepan dalam perubahan bangsa. Perannya begitu berpengaruh dalam meningkatkan kualitas pemilihan umum.

Untuk mengawal dan berpartisipasi dalam peningkatan kualitas Pemilihan umum, maka mahasiswa harus memperkuat peranannya. Pertama melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, dengan menanamkan pemahaman pentingnya politik yang baik, bahwa pemilihan kepala daerah harus membawa kearah perbaikan. Kedua memastikan bahwa pihak penyelenggara pemilihan umum, maupun kontestan Pemilukada bertindak sesuai aturan dan hukum dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas.  Ketiga, melawan setiap praktek politik uang.

Hadirnya mahasiswa ditengah masyarakat dalam melakukan pendidikan politik dan pengawalan terhadap jalannya Pilkada serentak 2018, akan memperbaiki kualitas demokrasi. Bahkan, disisi lain dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih ditengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap politik atau bahkan partai politik itu sendiri. (fa)