FKMPI SAMBANGI KEMERISTEKDIKTI : REVITALISASI POLITEKNIK JADI BAHASAN UTAMA AUDIENSI

Diwakili oleh 16 Mahasiswa (26/02), Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia (FKMPI) tandangi Kemenristekdikti di Senayan, Jakarta.

Pada aundiensi FKMPI kali ini, terdapat 3 isu yang ingin diangkat dan didiskusikan dengan jajaran Kemenristekdikti, diantaranya Revitalisasi Politeknik, Bidikmisi dan Beasiswa lainnya di Politeknik, serta Sistem UKT Politeknik.

Dari ketiga isu diatas, dua diantaranya berhasil dibahas yakni mengenai Revitalisasi Politeknik dan Sistem ke-Beasiswaan Politeknik.

Isu ketiga terkait UKT tidak berhasil diangkat dikarenakan perwakilan Biro Perencanaan tidak hadir dalam agenda audiensi tersebut.

Audiensi dimulai dengan pembahasan Beasiswa bersama Didin Wahidin, selaku Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa).

Saat pembahasan, FKMPI dan Ditjen Belmawa sepakat untuk mengupayakan pendataan Mahasiswa Politeknik yang tak layak menerima Bidikmisi.

Karena nyatanya hingga kini masih banyak Beasiswa Bidikmisi yang salah sasaran dalam penyalurannya.

“Apabila terbukti maka kemudian  nantinya pihak Ditjen Belmawa akan mencabut Bidikmisi tersebut kepada para pelaku terkait serta menindak tegas Politeknik yang menyalahi aturan yang berlaku dalam setiap proses pelaksanaan Bidikmisi.”, tutur Didin.

Kemudian, terkait isu Revalitasasi Politeknik, FKMPI diterima oleh Totok Prasetyo, selaku Direktur Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi.

Perlu diketahui, Revitalisasi Politeknik sendiri merupakan program dengan tujuan yang baik guna memfokuskan kembali Politeknik.
Namun di dalam programnya, kelak akan dibuat dual sistem 3-2-1, dimana mahasiswa Politeknik akan mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus hanya 3 semester, kemudian dilanjutkan magang di Industri selama 2 semester, dan semester terakhir untuk penyelesaian tugas akhir.

Sistem revitalisasi inilah yang cukup menjadi sorotan di kalangan mahasiswa politeknik.

Sebagian besar menganggap bahwa, sistem ini merupakan upaya mempersempit pergerakan kemahasiswaan khususnya di Politeknik.

Disisi lain, pihak Kemenristekdikti menganggap bahwa dengan dilakukan dual system nantinya mahasiswa tidak sama sekali mengganggu kegiatan kemahasiswaan dan justru menuntut mahasiswa politeknik untuk mampu beradaptasi dengan perubahan sistem yang ada bagaimana pun caranya.

Hingga hari ini, pihak FKMPI menegaskan bahwa sampai saat ini saja masih sangat minim pengetahuan mahasiswa politeknik terkait organisasi kemahasiswaan dan jika benar program dual system Politeknik ini akan diberlakukan, bukankah ini dapat benar-benar disebut sebagai pembungkaman?