Impor Beras Kado Awal Tahun Jokowi

Sumber Gambar: Google

Sumber Gambar: Google

 

Awal tahun 2018, pemerintah kembali mengambil sebuah langkah kebijakan dalam bidang ekonomi yang menuai beragam kontroversi, yaitu kebijakan impor beras. Perkiraan waktu panen raya bagi para petani di sebagian besar Indonesia antara bulan Februari-Maret 2018 mendatang, praktis langsung membuat kebijakan tersebut menjadi polemik. Berbagai kalangan menilai, dalam hal ini kebijakan impor beras dapat merugikan petani. Beras jenis khusus dari Thailand dan Vietnam pun menjadi sorotan karena akan dijual dengan harga medium sehingga berpotensi merusak pasar beras.

Tentu dalam hal ini kita akan banyak bertanya, apakah sudah tepat kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah pemerintahan Jokowi masih memegang teguh prinsip Nawacita dan Trisakti mengenai berdaulat dalam pangan?

Dalam rangka memperkuat stok kebutuhan pangan nasional, praktik kebijakan impor memang sah-sah saja dilakukan, tapi timbul pertanyaan besar ketika yang melakukannya adalah negeri yang kaya akan potensi sumber daya alam dengan hamparan sawah yang begitu luas. Sejarah telah mencatat bahwa negeri ini pernah melakukan swasembada beras dan pernah menjadi  lumbung padi Asia. Tentu sangat jelas kita tidak boleh bergantung dengan impor.

Menjadi sebuah ironi bahwa Indonesia yang selalu disebut negara agraris, subur dan sebagainya ternyata tidak mampu “memberi makan” penduduknya sendiri, sehingga untuk urusan nasi saja harus impor.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pemerintah sudah mengimpor beras selama 15 tahun, tepatnya mulai dari tahun 2000 hingga 2015. Sementara tahun 2016 s/d 2017, pengimporan dihentikan sementara untuk kemudian akan dilakukan kembali pada awal 2018. Selama 15 tahun tersebut, Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 15,39 juta ton beras. Volume terbanyak pada tahun 2011 yang mencapai 2,75 juta ton dan volume terkecil pada tahun 2005 sebesar 189.616 ton. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 500.000 ton. Maka hingga saat ini, total impor beras yang dilakukan oleh pemerintah sebesar 15,89 juta ton.

Sumber Gambar: Google

Sumber Gambar: Google

Hampir dua dasawarsa Indonesia selalu melakukan kebijakan Impor beras. Dan kembali menjadi sebuah pertanyaan, apakah Impor ini karena sisi pertaniannya yang masih kurang maju dan kurang mendapatkan perhatian oleh pemerintah? Atau memang ada “pihak yang bermain” di balik impor beras ini? Atau konsumsi masyarakat yang terus meningkat seiring bertambahnya populasi?

Belum lagi permasalahan administrasi yang disoroti oleh Ombudsman. Hal tersebut bermula dari temuan pelaksanaan yang seharusnya dilakukan oleh Bulog, namun untuk tahun 2018 pemerintah menunjuk PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai pengimpor beras.  Untuk memperlancar rencana impor, Kementerian Perdagangan juga mengeluarkan Permendag Nomor 1/2018 yang mengatur BUMN bisa melakukan impor secara langsung. Jelas, aturan tersebut dibuat terlalu cepat dan tanpa sosialisasi, dan berpotensi mengabaikan prosedur dan mengandung potensi konflik kepentingan. (fa)

Rate this article!