Kelangkaan Premium dan Kenaikan Pertalite, Mahasiswa Mendesak DPRD Riau

WhatsApp Image 2018-01-25 at 18.47.10(1)

Kamis (25/01), BEM Universitas Riau bersama BEM dari PCR, UIN Suska Riau dan Universitas Abdurab melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Riau guna menyampaikan aspirasi terkait kenaikan harga pertalite dan kelangkaan BBM Jenis Premium untuk masyarakat menengah ke bawah di Provinsi Riau. Audiensi dilakukan pada pukul 10.00-12.30 WIB. Dalam audensi tersebut, DPRD diwakili oleh Wakil Ketua, Noviwaldy Jusman, serta Komisi III DPRD Riau.

Disampaikan Rinaldi, Presiden Mahasiswa Universitas Riau (UNRI), bahwa saat ini masyarakat mengeluhkan kelangkaan BBM Premium. BBM Premium banyak digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Namun karena kelangkaannya, mau tidak mau, masyarakat harus beralih ke Pertalite. Sedangkan saat ini, BBM Pertalite di Riau mengalami kenaikan dan harganya merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Rinaldi menambahkan tentang Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang mengatur juga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), ditetapkan sebanyak 10% pajak dari BBM Pertalite untuk Provinsi Riau. Sementara 5% pajak untuk jenis Premium. “Kita ini Provinsi yang memiliki kilang dan penghasil minyak. Kenapa kita yang mahal BBM nya? Sementara Provinsi Tetangga harga BBM lebih rendah ketimbang kita. Kita menuntut Pemerintah daerah dan DPRD Riau untuk segera menyelesaikan persoalan kelangkaan Premium dan turunkan harga pajak pertalite yang dinilai terlalu tinggi”, tegasnya.

Aditya, Menteri Sosial Politik BEM UNRI, bersama team sudah melakukan survei di setiap lokasi SPBU di Pekanbaru. Memang benar, BBM Premium sulit ditemukan dan harga BBM Pertalite naik. Tentu ini memiliki efek domino terhadap kenaikan harga lainnya, termasuk bahan pokok. Berdasarkan kajian dan survei, kita menyebutkan 93,5% dari 950 Responden merasakan kelangkaan BBM Jenis Premium. Dan 94,1% masyarakat tidak setuju dengan kenaikan Jenis Pertalite. Dan 90,8 % masyarakat menyatakan bahwa permasalahan ini berdampak pada perekonomian keluarga mereka. “Bila Pemerintah Ingin meningkatkan PAD, jangan memalak rakyat”, tegasnya.

Audiensi ditutup dengan beberapa nota kesepakatan. Pertama, DPRD Provinsi Riau akan bergegas untuk melakukan revisi Perda Nomor 4 Tahun 2015 terkait dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Kedua, DPRD Riau akan mempertanyakan dan mencari solusi atas kelangkaan BBM Premium ke pemerintah pusat serta berkomunikasi dengan DPR RI. Ketiga, DPRD Riau mendesak kepada pihak terkait, yaitu pemerintah, untuk memperketat aturan penjualan BBM Premium untuk masyarakat menengah ke bawah.

Tags: