Ketika Kebenaran Dibalas Dengan Represifitas Aparat

Sumber : Google.com

Rasanya hari ini negara tidak bosan untuk kembali melakukan tindakan represifitas kepada warga negaranya dalam mengemukakan pendapat dimuka umum. Aparat kepolisian yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat kini telah menjadi alat negara dalam memberangus segala tindakan menegakan kebenaran.

Agar aparat tak dapat berlaku sewenang-wenang apalagi bertindak represif, maka rakyat harus mengetahui apa itu kepolisian kemudian aturan apa saja yang mengatur ketika rakyat ingin menyampaikan gagasannya dimuka umum. Sehingga, rakyat tidak bisa dibodohi ‘lagi’ oleh aparat.

Kepolisian negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. POLRI mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini termaktub jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 2 Tahun 2002  Tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4. Aparatur negara yang bertugas menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayan kepada masyarakat ini melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Namun, sudahkah aparatur negara ini menjalankan tugasnya sebagaimana termaktub dalam UU RI No.2 Tahun 2002?  apakah benar aparatur negara telah mengedepankan hak asasi manusia dan memberikan pengayoman terhadap masyarakat?

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Pasal 2 ayat 1 yaitu, (1) Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan  bernegara.

Lantas sudahkah rakyat Indonesia memiliki hak kebebasannya dalam menyampaikan pendapat di negara ini? Amankah ketika rakyat menyampaikan aspirasinya walau hanya sekedar mengingatkan pemimpinnya?

Tentu kita tidak lupa akan tindakan represif aparat saat membubarkan mahasiswa melakukan aksi saat peringatan 3 tahun Jokowi-JK pada 20 Oktober 2017 silam, hingga belasan aktivis mahasiswa digelanggang ke Polda Metro Jaya.

Kemudian baru-baru ini, berita mengejutkan datang dari Kampung Laskar yang berada persis di sebelah kampus Universitas Negeri Jakarta. Lokasi tersebut dikabarkan hendak digusur oleh aparat kepolisian dan Satpol PP dikarenakan sengketa tanah.

Setelah diselidiki oleh mahasiswa UNJ ditemukan beberapa hal yang ganjil, diantaranya warga Kampung Laskar diketahui memiliki sertifikat Hak Milik serta adanya ketidaksesuaian isi surat perintah penggusuran dengan lokasi yang dituju. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada nomor RW, dimana dalam isi surat perintah dituliskan Kampung Laskar berlokasi di Jalan Pemuda RT 001 RW 02, sedangkan lokasi yang sebenarnya ialah Kampung Laskar berlokasi di Jalan Pemuda RT 001 RW 14. Jelas hal ini membuat mahasiswa berdiri bersama warga dan tegas untuk menolak adanya penggusuran.

Namun sayang, ketika hari ini mahasiswa bersama rakyat memperjuangkan hak dan kebenarannya dibalas dengan tindakan represifitas dan ditangkapnya delapan orang aktivis mahasiswa UNJ oleh aparat kepolisian. Adapun nama-nama tersebut antara lain:

  1. Moh. Wildan (Ketua BEM UNJ)
  2. Ilham Mubarak (Kepala Departemen Sosial Politik BEM UNJ)
  3. Rakha Ramadana (Kepala Departemen Kominfo BEM UNJ)
  4. Fiko Alfantoro (Ketua BEM FE UNJ)
  5. Aldi Frans (Komandan Tim Aksi Basis FBS)
  6. Erfan Kurniawan (Komandan Tim Aksi Green Forces UNJ)
  7. Nur Muhammad Rieziq (Mahasiswa FIS )
  8. Robi (Wakil Ketua BEM FBS UNJ )

Inikah aparat yang mencerminkan UU Nomor 2 Tahun 2002? apakah masih berlaku UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat?. Demokrasi saat ini sedang dilecehkan oleh apatur negaranya sendiri. (fa)

Tags: