Komitmen BI Dalam Mengembangkan Ekonomi Syariah di Indonesia

Sumber Gambar: Google

Sumber Gambar: Google

 

Bank Indonesia (BI), dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, memiliki sebuah tujuan utama, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek yang mendasar, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI memiliki salah satu cara yaitu dengan menerapkan konsep Ekonomi dan Keuangan Syariah.

BI berkomitmen untuk mendorong dan terus mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia yang akan berdampak positif bagi penguatan stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dan sebagai salah satu bentuk komitmen tersebut, pada tanggal 6 Juni 2017, BI telah mengeluarkan Cetak Biru (Blue Print) Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai panduan di internal BI maupun dengan pihak eksternal.

Upaya lain yang terus dilakukan yaitu BI juga mendorong dan membangun koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk mengimplementasikan cetak biru ekonomi dan keuangan syariah yang diluncurkan. Tiga fokus dalam bahasan yang terdapat pada cetak biru ini, pertama, pendalaman pasar keuangan syariah dan penguatan keuangan syariah untuk pembiayaan. Kedua, pemberdayaan ekonomi syariah. Dan ketiga penguatan riset, asesmen, dan edukasi. Di dalam pasar keuangan syariah, terdapat instrumen yakni penerbitan ketentuan Negotiable Certificate of Deposit (NCD) Syariah, penerbitan instrumen keuangan syariah berbasis wakaf, serta penerbitan instrumen sukuk berbasis wakaf dan pembiayaan berbasis ISF. Sementara, pemberdayaan ekonomi syariah dapat dilakukan dengan cara pengembangan halal value chain, kemudian memberikan dukungan pendirian kawasan ekonomi syariah, serta memberikan penguatan kelembagaan dan infrastruktur pendukung termasuk pendirian World Islamic Infrastructure Bank (WIIB).

BI akan terus berkomitmen untuk mendorong peran ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional. Ekonomi syariah merupakan salah satu jawaban atas permasalahan sosial ekonomi yang masih terdapat di Indonesia, yaitu kesenjangan sosial di berbagai daerah. Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya. Ekonomi syariah juga memiliki mekanisme distribusi harta kepada masyarakat miskin serta dorongan partisipasi masyarakat untuk berkontribusi bagi kepentingan publik, sehingga bersifat inklusif. Inilah yang disebut dengan sistem zakat.

Selain itu, ekonomi syariah diharapkan juga dapat meningkatkan daya tahan ekonomi (resilience) terhadap gangguan baik internal maupun eksternal, meningkatkan stabilitas dan efisiensi sektor keuangan syariah, membuka peluang pelaksanaan program literasi ekonomi syariah, serta mendorong program penelitian dan inovasi untuk semakin berkembang guna menjawab segala tantangan perekonomian Indonesia di masa sekarang dan akan datang.

Faktor lain yang menyebabkan BI perlu melakukan penyusunan cetak biru yang mencakup ekonomi dan keuangan syariah secara komprehensif adalah mengantisipasi pengaruh volatilitas perkembangan perekonomian global terhadap stabilitas perekonomian domestik. Hal ini dinilai strategis dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dalam lingkup internal sekaligus merespon secara sistematis tantangan eksternal. Pada dua dekade terakhir, Indonesia mengalami efek negatif secara langsung dari kondisi krisis di regional berupa krisis keuangan Asia tahun 1998 dan saat krisis keuangan global tahun 2008.

Setelah krisis keuangan global 2008, perekonomian masih terkena dampak negatif. World Bank, dalam “World Economic Situation and Prospect 2017”, memberikan evaluasi pada perkembangan ekonomi global dan menilai masih terjebak dalam kondisi pertumbuhan yang tumbuh rendah secara berkepanjangan. IMF dalam World Economic Outlook 2017 menyampaikan, pada tahun tahun 2016, ekonomi dunia hanya mampu tumbuh 3,1% dan diperkiraan akan tumbuh menjadi 3,5% di tahun 2017 dan 3,6% di 2018. Rendahnya pertumbuhan ekonomi global ini disebabkan rendahnya investasi global yang melemahnya global productivity growth di berbagai negara, meningginya tingkat hutang luar negeri secara agregat dan disertai turunnya secara gradual pertumbuhan perdagangan dunia, yang hanya mencapai 1,2% tahun 2016. Ironinya, ekonomi yang tumbuh lambat ini masih berlangsung meski negara-negara maju telah melakukan injeksi likuiditas secara over dosis, senilai lebih dari US 4 Triliun, untuk menghindari resesi global.

Untuk menyikapi kelemahan sistem perekonomian global tersebut, maka BI menilai perlunya semakin intensif mengembangkan sistem ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini didorong karena adanya keyakinan sistem ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, memperbaiki stabilitas ekonomi, dan keuangan domestik sehingga dapat tumbuh secara lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menambahkan, untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yang perlu dilakukan di antaranya, OJK akan menjaga stabilitas sistem keuangan termasuk mengatur serta mengawasi implementasi prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah sebagai landasan bagi pembangunan berkelanjutan. Kemudian, OJK akan mendorong Sektor Jasa Keuangan (SJK) Syariah agar berkontribusi lebih besar dalam mendukung percepatan ekonomi nasional khususnya dalam pembiayaan sektor prioritas pemerintah (infrastruktur, ketahanan pangan, maritim). Serta OJK akan mendukung upaya peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat serta mengatasi ketimpangan dalam pembangunan nasional. (sr)