Kontroversial Peraturan Mendagri Soal Izin Penelitian

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Sudarmo baru-baru ini mengatakan bahwa penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang penerbitan Surat Keterangan Peneliti (SKP) tidak melibatkan peneliti. “Kami hanya melibatkan kementrian/lembaga terkait saja.” Jelasnya

Keberpihakan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo , jelas membuat sempit ruang gerak para peneliti. Meskipun menurutnya peraturan ini dapat menertibkan peneliti dan mempermudah penelitian. Namun Sudarmo berdalih, Permendagri saat ini justru mempermudah peneliti dalam administrasi. Tujuan diterbitkannya SKP sebagai bentuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari proses penelitian.

Dalam peraturan Mendagri tersebut, nantinya para peneliti baru bisa meneliti bila mendapat SKP dari Kepmendagri setelah dikaji terlebih dahulu. Dalam hal ini Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali angkat bicara soal terbitnya SKP ini. Ia menilai hal itu bisa memicu perdebatan sebab diberlakukannya pada wilayah keilmuan yang semestinya tidak diintervensi. Kebebasan sebagai peneliti tidak bisa di kekang begitu saja.

Politisi Golkar yang tengah menyelesaikan disertasi itu juga merasa terancam lantaran dirinya juga sedang melakukan penelitian. Namun ia menduga, Mendagri melakukan hal tersebut untuk mengantisipasi adanya penelitian fiktif yang merugikan keuangan negara. “Karena penelitian itu apa yang ditemukan itulah yang dituliskan. Kan tidak mungkin dia menemukan A dilapangan kemudian menuliskan B di penelitiannya, kan enggak mungkin seperti itu,” kata Amali.

Tidak hanya politisi saja yang berkomentar, namun Alghiffari Aqsa, Direktorat LBH Jakarta. Ia mempertanyakan pula alasan penerbitan aturan ini. “Setelah dana penelitian dipangkas, lantaran isu pemborosan biaya dan hasil penelitiannya yang tidak maksimal. Kini dibatasi agenda penelitian secara akademik.” Pungkasnya.

Disamping itu aturan tersebut hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan melaksanakan penelitian. Sebaliknya Warga Negara Asing (WNA) justru tak berlaku.

 

Tags: