Lakukan Berbagai Pelanggaran, Siswa SMAN 2 Malang Demo Turunkan Kepala Sekolah

sumber : Google.com

Kamis (05/04) waktu setempat, kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 2 Malang tidak berjalan seperti biasanya. Pagi itu, seluruh siswa SMA Negeri 2 Malang menuntut Retno Dwi (RD) selaku Kepala SMA Negeri 2 Malang untuk turun dari jabatannya. RD dituding telah melakukan berbagai macam pelanggaran yang membuat siswa dan seluruh warga sekolah tidak nyaman, terutama berkaitan dengan peraturan aneh yang sudah ia terapkan.

Dalam perjalanan karir pendidikannya, RD juga pernah menjabat menjadi kepala sekolah SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5 Malang. Menurut penuturan dari dua sekolah sebelumnya, saat itu RD juga kerap kali membuat berbagai peraturan yang tidak wajar. Indikasi terlalu lamanya kepala sekolah tidak kunjung dimutasi menjadi salah satu pemicu perbuatan yang RD lakukan.

Selama RD menjabat sebagai kepala sekolah, setidaknya terdapat enam pelanggaran berulang yang sudah sering dilakukan oleh RD. Di antaranya ialah, berkata kasar terhadap murid, melakukan tindakan kasar (menampar dll), menerapkan peraturan aneh ‘tidak boleh ke toilet’ saat jam pelajaran untuk murid dan guru, pemotongan uang Beasiswa Indonesia Pintar, hingga pengenaan tarif daftar ulang per semester.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman berkata, “Saat ini masih dibutuhkan penataan tenaga pendidik dan kependidikan di Jawa Timur”. Hingga berita ini diturunkan, RD dipindahkan oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur ke Cabang Dinas Kota Malang dan Kepala SMA Negeri 2 Malang berstatus Pelaksana Tugas (Plt).

Dua hari setelah RD diturunkan dari jabatannya, SMA Negeri 2 Malang lakukan istigosah untuk persiapan UNBK yang sejak Senin kemarin sudah mulai dilaksanakan. Menurut penuturan beberapa peranti sekolah, SMA Negeri 2 Malang saat ini sudah cukup kondusif pasca kejadian demo yang dilakukan siswa tempo hari.

Dari keseluruhan permasalahan, mari kita sedikit tarik benang merah mengenai indikasi kepala sekolah yang tak tersentuh mutasi selama bertahun-tahun. Sampai saat ini, nyatanya belum ada peraturan yag menerangkan secera jelas mengenai waktu maksimum seorang kepala sekolah menjabat. Benar-benar sebuah ironi.

Seperti halnya sebuah aplikasi pada smartphone, selalu butuh untuk diperbaharui, peraturan yang menyangkut tenaga kependidikan pun harus terus dievaluasi dan kita awasi bersama. Dengan dikeluarkannya berita ini, penulis mengharapkan peran pemerintah yang lebih proaktif dalam memperbaharui peraturan tenaga pendidik dan kependidikan agar tak terulang kembali kejadian yang serupa.

Tags: