MayDay 2018: Akhiri Kerakusan Korporasi, Bangun Negara Kesejahteraan

Sumber : Google.com

Hari ini, dunia kembali memperingati hari buruh internasional atau lebih dikenal dengan Mayday. Diperingati pada tanggal 1 Mei setiap tahunnya, aksi ini dilakukan untuk menuntut dan memperjuangkan kesejahterahan serta keadilan kaum buruh demi kehidupan yang layak untuk kelas pekerja.

Pada perjalanannya, kita semua pasti ingat pada kampanye pemilihan presiden 2014 silam, Jokowi-JK memberikan janji politik untuk menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan baru, dengan janji Tri Layak (kerja layak, upah layak dan hidup layak). Janji tersebut termasuk janji tidak akan membuat hutang luar negeri, namun janji tersebut belum terpenuhi hingga menuju periode akhir kepemimpinan Jokowi-JK.

Kebijakan pemerintahan Jokowi-JK dinilai semakin menjauh dari tujuan memberikan perlindungan dan menyejahterakan pekerja Indonesia, yang justru terlihat condong untuk membuka jalan bagi kelas pekerja asing di Indonesia.

Pada Peringatan MayDay 2018, kalangan pekerja/Buruh di Indonesia akan kembali turun kejalan dengan membawa narasi besar “Bangun Negara Sejahtera (Welfare State) dan Akhiri Kerakusan Korporasi (End Corporate Greed) dengan menyuarakan 3 tuntutan (Tritura Plus)”.

TRITURA PLUS yang dimaksud berisi tiga tuntutan buruh dan rakyat, yaitu: Pertama, Turunkan harga beras, listrik, dan BBM; Wujudkan kedaulatan pangan dan energi. Kedua, Tolak upah murah; Cabut PP 78/2015 tentang Pengupahan. Ketiga, Tolak Tenaga Kerja Asing “Unskilled Worker”, dan tidak lupa membahas mengenai Outsourcing dan 2019 Pilih Presiden Pro Buruh.

Naiknya harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik, dan BBM dinilai oleh kalangan buruh menyulitkan kehidupan buruh disaat upah kerja tidak menentu .

Saat ini yang dibutuhkan buruh adalah Indonesia yang berdaulatan secara energi dan pangan, kemudahan akses untuk bisa mendapatkan pekerjaan, untuk bisa memperoleh penghasilan, dan untuk bisa meningkatkan daya beli terhadap kebutuhan pokok yang semakin melambung tinggi.

Berkaitan dengan peraturan upah kerja, sudah sejak lama buruh mendesak dicabutnya Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 atau PP 78/2015 tentang Pengupahan, karena dinilai merugikan Buruh. Bahkan PP 78/2015 tersebut juga menabrak Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003, karena telah menghilangkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penentuan Upah Minimum di berbagai tingkatan baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Selain itu PP 78/2015 juga telah menghilangkan hak berunding upah dari serikat pekerja yang selama ini dimiliki oleh dewan pengupahan, karena upah minimum hanya ditetapkan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tanpa melalui perundingan.

Lain hal, Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yang selain mengancam tenaga kerja lokal untuk bisa mendapatkan pekerjaan, juga berpotensi mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hari ini semakin terlihat dan terasa, bagaimana pengusaha dan Pemerintah semakin ingin mempersulit ruang gerak dan meminimalisir kesejahteraan bagi pekerja di Indonesia. Berbagai keinginan dari pengusaha, atas nama kemudahan investasi, justru direspon cepat oleh Pemerintah melalui berbagai regulasi yang hanya mementingkan keuntungan pengusaha dan korporasi.

Selamat Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2018. Buruh Indonesia teruslah berjuang untuk kesejahteraan yang adil dan merata, sampai Pemerintah dan pengusaha belum berpihak kepada Buruh!

#MahasiswaBersamaRakyat

Oleh: Feri Ardiansyah