Narasi Politik Pilgub DKI

narasi politik pilgub dki

 

Perhelatan besar rakyat DKI Jakarta mendekati masanya, ketika harapan dan impian jadi satu. Berbagai opini menyatakan bahwa harapan itu masih ada. Ibu kota yang menjadi labuhan mimpi insan di bumi pertiwi kini tak ayal menjadi pelabuhan masalah yang tiada henti. Uniknya, setiap pemilihan pemimpin baru, maka permasalahan yang disampaikan adalah sama. Memunculkan sebuah tanya, apakah permasalahan ini tidak memiliki pintu solusi? Ataukah selama ini para pemimpin ibu kota dan jajarannya yang hanya menikmati manisnya singgasana. Inilah opini masyarakat, yang mungkin tidak pernah berbasis data tetapi merasakan fakta dan realita dalam hidupnya.

Memasuki usia yang semakin senja, Jakarta kini mulai menyentuh babak yang katanya baru. Setelah lalu kota ini ditinggal oleh pemenang dari pencarian bakat pemimpin yang ‘dekat’ dengan rakyat, tentunya ia enggan ditinggal kembali. Rakyat Jakarta tidak ingin jabatan gubernur di 2017 ini menjadi batu loncatan untuk menggapai puncak kepala negara di 2019 nanti. Bukan meningkatkan popularitas untuk berlaga menjadi Presiden Indonesia.

Berbagai media sudah mengusung topik tentang pemilihan gubernur baru DKI Jakarta, walaupun masih belum memasuki 2017. Metro TV misalnya, sudah melakukan survey terhadap rakyat Jakarta tentang siapa yang cocok untuk menjadi gubernur DKI Jakarta selanjutnya. Nama-nama seperti Ridwan Kamil, Yusril Ihza Mahendra, Abraham Lunggana (Lulung), Adhyaksa Daud, Tri Rismaharini menghiasi blantika bursa calon Gubernur baru. Sementara, gubernur lama masih melenggang sebagai calon terkuat dan mendulang kekuatan dari ranah independen.

Pepatah lama mengatakan tidak akan redup bintang peradaban, kecuali ketika bintang itu telah bersinar. Kalimat ini mengindikasikan bahwa pejabat publik bukanlah artis karbitan yang muncul dan hanya bersinar di media, karena sesungguhnya sinar itulah yang akan meredupkan peradaban. Siapapun gubernur DKI Jakarta kelak, harus memiliki cita-cita untuk membangun peradaban bukan menghancurkannya. Kebijakan-kebijakan yang diambil sebesar-besarnya harus diperuntukan demi kesejahteraan rakyat Jakarta, bukan kepada kapitalis, para pebisnis, golongan pendukung, kaum kerabat, apalagi kolonialis asing. Rakyat Jakarta telah menanti hampir 500 tahun tentang kesejahteraan bersama yang katanya masih ada. Bukan kembali mendatangkan penjajah dalam topeng baru.

Apresiasi muncul dari banyak pihak tentang kinerja gubernur dari masa ke masa. Masyarakat tidak akan mengkhianati usaha yang dilakukan secara tulus oleh pemimpinnya. Hanya saja, jika sampai saat ini yang muncul adalah keluhan dan laporan permasalahan, tandanya gubernur kurang mengorbankan waktu, pemikiran, dan tenaganya dalam pelayanan karena kebermanfaatan program yang belum dirasakan. Terlebih program yang diusung seakan tidak memperhatikan skala prioritas sehingga kesenjangan si kaya dan si miskin semakin mendulang. Masyarakat juga berharap setiap program yang dicanangkan segera dilaksanakan, bukan menunggu waktu tertentu sebagai pencitraan.

Yang kita lihat saat ini di Jakarta banyaknya tiang pancang untuk pembuatan monorel yang hingga saat ini belum jelas kapan selesai, padahal menggunakan dana yang tidak sedikit. Terlebih masyarakat juga melihat kejanggalan, karena menjelang pemilihan gubernur ini banyak wacana kebijakan pemerintah yang ‘pro’ rakyat, seperti wacana pendidikan gratis dan sebagainya. Semoga ini bukan program pencitraan dan terus dilaksanakan oleh siapapun yang terpilih pada pemilihan nanti.

Saat ini rakyat tidak bodoh dalam memilih, serta lebih paham urgensi suaranya dalam pemilihan nanti. Rakyat juga tidak akan terhasut oleh isu kotornya dunia politik sehingga lebih memilih golput dalam pemilu. Rakyat sudah jera dengan apa yang dirasakannya serta sudah lelah membaca romantisme sejarah Jakarta yang belum sampai taraf sejahtera. Inilah waktu bersatu dalam memilih orang yang akan melayani dengan ikhlas dan akan mengemban amanah yang sangat berat di bumi Jakarta. Bukan yang hanya tampil di layar kaca dengan segudang citra. Jakarta tidak beda dengan kota-kota lain di Indonesia, justru permasalahan yang ada jauh lebih berbahaya. Setiap calon gubernur yang mendaftar nanti, haruslah memikirkan konsekuensi dan melayani siang malam demi terwujudnya Jakarta yang dimimpikan. Kami masih menunggu segala janji dan turunnya langkah-langkah pasti.

 

Oleh:

Bagus Tito Wibisono

Ketua BEM Universitas Negeri Jakarta / Koordinator Pusat BEM SI

 

 

Rate this article!
Narasi Politik Pilgub DKI,5 / 5 ( 1votes )
Tags: