NAWACITA 3 TAHUN JOKOWI : NAWACITA ATAU NAH WACANA

 

Sumber : Google.com

Telah berjalan tiga tahun lebih kepemerintahan di bawah komando Bapak Jokowi-JK. Hari-hari yang telah terlewati masih jauh dari harapan dan cita cita luhur bangsa indonesia, pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan tujuan nasional pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam mencapai tujuan tersebut Bapak Jokowi-JK meneguhkan jalan ideologis untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui nawacita. Nawacita menunjukan prioritas dalam jalan perubahan menuju indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Naskah nawacita menjelaskan ada sembilan agenda prioritas kepemerintahan Jokowi-JK yakni (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, (2) Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar international, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, (9) Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial. Semua nawacita tersebut jelas belum dirasakan oleh semua rakyat Indonesia. Merosotnya kewibawaan negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian dan merebaknya intoleransi serta krisis kepribadian bangsa. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi dan monitoring dari seluruh lapisan masyarakat untuk meneguhkan jalan yang lebih baik dalam mencapai tujuan nasional dan wujudkan nawacita kepemerintahan Jokowi-JK agar tidak hanya menjadi sebuah wacana. Seperti beberapa waktu lalu Aliansi Badan Eksekutif Seluruh Indonesia telah menyampaikan tuntutan untuk segera merealisasikan TUGU RAKYAT.

Kesejahteraan merupakan hak seluruh rakyat Indonesia, maka seyogyanya pemerintah mampu melaksanakan pemerataan infrastruktur di seluruh bagian wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur dapat menopang sistem ekonomi masyarakat yang dapat menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi masyarakat tertuang dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) sudah berjalan pada masa kepemerintahan SBY di tahun 2011, di masa Joko Widodo melalui RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) infrastruktur ditingkatkan sebagai faktor fundamental dalam mendorong pemerataan & pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Perkiraan alokasi anggaran adalah 41,3% dari APBN dan APBD, 22,2 % melalui BUMN, 36,5% Swasta yang nilainya mencapai Rp 476 Triliun. Hal ini berdampak pada pengurangan subsidi energi (BBM dan listrik), pemerintah menentukan harga energi berdasarkan nilai yang jatuh di dalam mekanisme pasar per 1 Januari 2017. Dengan kata lain, pemerintah secara tidak langsung membebani rakyat dengan pencabutan subsidi energi untuk mengalokasikannya pada pembangunan infrastruktur yang nyatanya masih tersentralisasi di Pulau Jawa. Alokasi pembangunan infrastuktur di Pulau Jawa sangat besar dibandingkan dengan pulau pulau di bagian timur, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang tersentralisasi di Pulau Jawa lebih menguntungkan negara dan beberapa pihak (dalam data Buklet Ekonomi Indonesia pulau jawa mencapai 93 proyek menyentuh angka Rp 1.063 Triliun) padahal pelaksanaannya didanai dengan utang. Begitu juga dengan privatisasi BUMN yang hanya menguntungkan segelintir orang. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi seharusnya padat karya bukan padat modal, demokrasi pembangunan haruslah berkeadilan sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagai salah satu amanat serta cita cita dalam UUD 1945 pasal 33 dan nawacita Jokowi-JK butir ke 3,5 dan 7.

Kedaulatan dan kesejahteraan rakyat berdasarkam inisiatif yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan merupakan salah satu langkah pasti mencapai hakikat kesejahteraan itu sendiri. Pada tahun 2015 kebijakan pemerintah tentang upah minimum rakyat didasarkan pada kebijakan daerah masing masing, hal ini berdampak baik pada kelangsungan hidup buruh dimana tidak sama kebutuhan manusia yang tinggal di daerah satu dengan daerah yang lainnya tetapi perlu diingatkan kembali bahwa buruh memilki sumber pendapatan yang kesejahteraan mereka tergantung dari besar kecilnya sumber pendapatan tersebut. Dalam jangka 3 tahun ini, jauh sekiranya untuk mewujudkan nawacita Jokowi-JK butir ke 5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Berbicara kualitas hidup mausia berarti berbicara tentang pendidikan. Apa kabar pendidikan hari ini? Bisa dijawab dengan serangkaian problematika pendidikan dan kebijakan pendidikan yang agaknya setengah masak. Berawal dari pendidikan tinggi yang menjadi salah satu fasilitator melahirkan cendikiawan cendikiawan tetapi masih mengkomersialisasikan pendidikan dengan model PTN-BH, pembiayaan UKT yang tidak sesuai lapangan dan tidak terbuka, serta pengajaran dan kualitas pendidikan yang belum menjadi prioritas utama di era pembangunan fisik. Tahun 2017 anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari APBN, diikuti pengalokasian 20% dari APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan tetapi kenyataannya hanya ada satu daerah yang mengalokasikan dana pendidikannya sebesar 20% yaitu DKI Jakarta. Lantas bagaimana dengan daerah lain yang minim mengalokasikan dana pendidikan padahal pendidikan seharusnya menjadi promotor kehidupan pembangunan bangsa yang seharusnya memiliki porsi yang cukup untuk pemenuhan baik sarana dan prasarananya. Pendidikan di indonesia dengan sistem pendidikan yang kurang matang, pelaksanaan UN dan USBN misalnya masih menguji sebatas potensi kognitif pelajar saja yang berpotensi kecurangan baik dari pelajar atau dari oknum tertentu untuk pencapaian hasil yang memuaskan tentu

saja hal ini tidak sesuai dengan tujuan bangsa untuk mencerdaskan kehidupan rakyat. Penghapusan UN tidak serta merta memberikan jalan keluar sebab USBN pun berpotensi demikian, harus ada gebrakan dari kementerian untuk mampu mengajarkan anak anak bangsa tentang moral tidak hanya sebatas mengungguli potensi kognitif. Terlepas dari pendidikan, sesuai amanat UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, saat ini pemerintah masih menyisakan problematika mendasar terkait pengawasan operasional kesehatan yang harus sama sama diawasi demi terciptanya pelayanan kesehatan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Indonesia sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, bahwa negara indonesia adalah negara hukum, keberlangsungan kehidupan rakyat dan negara menjamin keselamatan dan keamanan warga negara harus berpedoman pada hukum yang berlaku. Penegakan hukum harus terbebas dari intervensi dan kepentingan pihak pihak lain seperti kasus E-KTP, konflik semen Rembang dan reklamasi. Pembebasan intervensi politik dan golongan penyelesaian permasalahan hukum adalah salah satu jalan yang harus ditempuh demi mewujudkan cita-cita dan nawacita butir ke 1,2 dan 4.

3 tahun sudah komando ada di tangan pemimpin bangsa bersama jajarannya. Tiga tahun bukan waktu yang sebentar, sudah seharusnya banyak perubahan dan perbaikan yang dicapai sebagai prestasi pemerintah. Nyatanya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, baik dalam kesenjangan ekonomi, pendidikan yang masih tak sejalan dengan kepribadian bangsa dan kekhawatiran rakyat pada supermasi hukum yang masih tajam ke bawah tumpul ke atas, inilah pekerjaan rumah kita bersama. Pencapaian kinerja Jokowi-JK bukan tidak bagus selama 3 tahun ini, hanya saja masih banyak yang harus diperbaiki dan dibenahi bersama. Nawacita adalah jalan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan kepribadian. Nawacita adalah janji yang harus dipenuhi baik di pemerintahan atau di kalangan bawahan. Nawacita adalah utang para pemimpin bangsa saat ini kepada seluruh rakyat indonesia yang harus direalisasikan secara nyata dan pasti dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh karena itu, jika jalan perubahan sudah tersusun dengan rapi tinggallah orang orang yang berjalan di atasnya untuk terus mengikuti jalan perubahan itu bukan berarti berjalan tanpa arah seakan mati tapi terus berjalan, bergerak dan memperbaiki keadaan untuk hidup rakyat yang lebih sejahterah karena sesugguhnya nawacita bukan hanya kerja presiden tapi kerja rakyat dan seluruh elemen pendukung untuk negeri tercita ini agar tidak ada lagi pernyataan nawacita atau nah wacana. (na)