Pelanggaran Keras : BEM Se-UI Berikan Kartu Kuning Untuk Jokowi

Di tahun ketiga memimpin, kian bertambah kalangan yang menilai Presiden Jokowi telah melakukan sederet pelanggaran keras, dengan alih-alih membawa janji nawacita, trisakti, kerja kerja dan kerja untuk perbaikan Indonesia. Gizi buruk yang menimpa Asmat pun belakangan menjadi sorotan. Belum lagi rencana penghidupan kembali dwifungsi POLRI/TNI sebagai PLT Gubernur diartikan sebagai kebijakan yang dapat menciderai semangat reformasi, dan penerapan peraturan baru Organisasi Mahasiswa yang juga membuat stigma bahwa pemerintahan presiden Jokowi tidak tahan dengan kritik dari mahasiswa.

Pada Jumat (2/2/18) kedatangan Jokowi ke Universitas Indonesia untuk menghadiri acara Dies Natalies UI ke-68 langsung disambut dengan aksi kreatif oleh aliansi BEM se UI. Aksi kreatif tersebut dilakukan dalam bentuk freeze mob dengan membawa berbagai sign dan terdapat simbolik meniup peluit dengan disertai pemberian kartu kuning, yang mengartikan bahwa presiden Jokowi mendapatkan peringatan keras dari mahasiswa terkait dengan kinerjanya sebagai pemimpin negeri.

Dalam hal ini, BEM UI menyoroti 3 hal hingga akhirnya tegas mengeluarkan kartu kuning kepada orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Pertama, berdasarkan data Kemenkes menyebutkan, terdapat 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat. Selain itu ditemukan pula 25 anak suspek campak serta empat anak yang terkena campak dan gizi buruk. Kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan dana otonomi khusus yang pemerintah alokasikan untuk Papua. Pada 2017, dana otsus untuk Papua mencapai Rp 11,67 triliun, yaitu Rp 8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat.

Kedua, penunjukan Asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara yang kembali memunculkan dwifungsi Polri/TNI. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mencederai netralitas Polri/TNI.

Lalu ketiga, draft peraturan baru organisasi mahasiswa yang dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.

“Isu gizi buruk di Asmat, dwifungsi Polri/TNI, dan peraturan baru ormawa merupakan isu yang mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia di penutup tahun 2017 dan awal tahun 2018, sudah seharusnya Presiden Joko Widodo diberi peringatan untuk melakukan evaluasi di tahun keempatnya,” tutur Zaadit selaku Ketua BEM UI 2018.

Dengan kartu kuning pertama ini mengartikan bahwa presiden Jokowi harus berhati-hati untuk tidak kembali melakukan pelanggaran akan ketidaksesuaian janji dengan kinerja yang dilakukan. (fa)

Tags: