Perlindungan Hukum Guru vs UU Perlindungan Anak

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT07NZYq4ghPXnE3sVBytRXBSu5kXbSTyaNBfUE6Dp39tYDuGuQ

 

 

 

 

 

Dunia pendidikan Indonesia tengah ramai selepas tragedi kematian seorang guru akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh siswanya baru-baru ini. Tragedi ini menambah daftar kelam sejarah dunia pendidikan di Indonesia. Ditambah lagi kejadian ini akan menyebabkan bisa jika dibawa ke meja hijau, sebab masing-masing (red: guru dan siswa) mempunyai perlindungan hukum oleh negara.

Dalam kenyataannya, perlindungan hukum terhadap guru masih kurang diperindah. Tidak jarang, ketika guru terkena masalah hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugasnya sebagai profesional, guru seolah harus berjuang sendiri.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat (1) huruf h mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum untuk melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya pada pasal 39 secara rinci dalam butir-butir ayat berikut:

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atas perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

(5) Perlindungan keselamatan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugas merupakan hal mutlak. Namun, apakah guru yang bekerja sampai hari ini mendapatkan kepastian advokasi hukum ketika terkena masalah yang harus diselesaikan secara hukum?

Di lain sisi, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Namun, tindak hukuman disiplin sebagai cara mengevaluasi yang dilakukan oleh guru, yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini menjadi pelanggaran HAM sesuai peraturan yang sudah diberlakukan. Akibatnya, guru seperti menghadapi dilema, antara kewajibannya menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah dan kekhawatirannya akan dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak.

Pasal yang biasanya menjadi rujukan dalam laporan pengaduan kekerasan terhadap anak oleh guru adalah pasal 54 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. Kemudian jenis-jenis kekerasan tercantum pada pasal 9, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Adanya benturan perlindungan hukum kedua belah pihak seolah telah menjadi “jebakan batman” dan menjadi alat untuk melakukan kriminalisasi bagi guru. Dampak dari dilema ini menjadi bias. Guru harus mengurangi ketegasan terhadap siswa nakal yang melanggar tata tertib sekolah. Sehingga guru seakan mencari aman saja, tidak lagi ambil pusing soal etika, sopan santun dan perilaku siswa. Begitu juga siswa, dampak perilaku yang tidak mampu terkontrol dan bersikap semaunya, masa bodoh, acuh tak acuh terhadap tata tertib sekolah bahkan kepada gurunya sendiri.

Hal ini bisa menimbulkan kontradiktif dalam mencapai tujuan pendidikan kita sesuai dengan amanat dari UUD 1945 tentang tujuan pendidikan untuk mengentaskan kemiskinan dan memerangi kebodohan. Terutama yang menjadi PR besar saat ini adalah masalah moralitas bangsa. Jika hal ini dibiarkan demikian, tentu deformasi terhadap moral generasi penerus bangsa ini menjadi mengkhawatirkan.

Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan. Ini adalah pekerjaan besar yang harus dipikirkan dan dicari solusi secepatnya oleh pemerintah dan asosiasi guru serta orangtua terkait batasan hal-hal yang bisa ditolerir dalam pendidikan saat ini, baik mengenai perlindungan hukum bagi guru maupun perlindungan hukum bagi anak.

Apa jadinya bila guru tidak lagi sebagai ujung tombak dunia pendidikan? Jika sistem ini tidak segera diperbaiki, bagaimana nasib bangsa di masa depan? Akankah kriminalitas, pencurian bahkan korupsi hilang dari negeri ini? Ataukah menjadi semakin parah?

Tags: