Pilkada Riau: Lima Masalah yang Harus Dituntaskan

Sumber : Google.com

Sumber : Google.com

 

Oleh Aditya Putra Gumesa

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Langsung merupakan sebuah peningkatan demokrasi di tingkat lokal. Adanya demokrasi dalam sebuah negara berarti negara menjalankan demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi, kepentingan dan suara rakyatnya. Tentunya, dalam pesta demokrasi ini, suhu perpolitikkan meningkat. Apalagi pilkada kembali diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksaan Pilkada Serentak ini sudah ketiga kali diselenggarakan. Dimulai pada tahun 2015 yang diikuti sebanyak 269 daerah, lalu pada tahun 2017 sebanyak 101 daerah, dan terakhir pada tahun 2018 ini. Tahun 2018, KPU RI sebagai penyelenggara telah menetapkan perhelatan Pilkada pada 27 Juni mendatang, diikuti 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Pada pelaksanaan Pilkada Serentak gelombang kedua tahun lalu, praktik politik kembali terjadi. Padahal beragam upaya sudah dilakukan penyelenggara agar praktik ini tidak muncul. Seperti lahirnya regulasi tentang aturan politik uang hingga ancaman yang dapat menjerat bagi pelaku. Sayangnya, kasus ini tetap muncul. Besarnya tantangan demokrasi dalam bentuk Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pilkada pada masa mendatang membuat kita harus berpikir keras untuk menjaga kualitas demokrasi itu sendiri. Proses Pilkada serentak ini sangat berpengaruh dengan kualitas pemimpin yang akan terpilih nantinya. Momentum pilkada ini harus dimanfaatkan sebaik–baiknya untuk memilih pemimpin daerah yang mampu mengakomodir kepentingan daerahnya.

Provinsi Riau daerah yang mengikuti pesta demokrasi ini, yaitu Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir. KPUD Riau telah menerima 4 berkas pendaftaran Paslon Gubenur-Wakil Gubenur yang terdiri dari Syamsuar–Edy Natar, Firdaus–Rusli Efendi, Andi Rachman–Suyatno dan Lukman Edy–Hardianto. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 3 Paslon Bupati-Wakil Bupati, yaitu Wardan–Syamsuddin Uti, Rosman Malomo–Musmulyadi, dan Ramli Walid–Ali Azhar. Seluruh paslon yang nantinya bertanding memperebutkan hati masyrakat tentu harus memahami kondisi dan harapan masyarakat Riau. Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur Riau saat ini menjadi perhatian 6,6 juta rakyat Riau. Semangat masyarakat yang menanti perubahan dan mengakomodir kepentingan mereka yang saat ini kiranya belum direalisasikan, tentu menjadi dasar bagi para paslon untuk membentuk visi dan misi yang akan ditawarkan kepada rakyat Riau.

Bila dianalisa dari sudut pandang mahasiswa, ada lima isu sentral yang menjadi keinginan masyarakat Riau untuk dituntaskan. Pertama, memiliki semangat pencegahan dan pemberantasan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( KKN ). Diketahui bahwa Riau saat ini menjadi pusat perhatian KPK dalam masalah korupsi. 20 Tahun terakhir, 10 Kepala Daerah sudah mendekam di balik jeruji akibat penyalahan wewenangnya. Tahun 2017, berdasarkan data dari Pengadilan Tipikor Pekanbaru, bahwa telah terjadi 99 perkara tindak korupsi yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Kasus ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 88 perkara. Dari seluruh perkara tersebut, 82 pelaku tindakan KKN adalah Aperatur Sipil Negara (ASN) dari total 112 terdakwa. Harapan untuk Gubenur selanjutnya mampu mengentaskan persoalan ini sehingga mampu mengembalikkan citra positif Provinsi Riau.

Kedua, pengelolaan lingungan hidup yang arif dan bijaksana. Provinsi Riau sudah kehilangan tutupan hutan alam seluas 3,7 juta hektar. Pada tahun 1982, tutupan hutan alam Riau masih meliputi 78% dari luas daratan Provinsi Riau, yaitu sekitar 6.415.655 hektar. Setelah pemekaran provinsi hingga pada tahun 2005, hutan alam yang tersisa hanya 2.743.198 hektar (33% dari luas daratan Riau). Kemudian tahun 2018 bersisa kurang dari 2 juta hektar. Dalam rentang waktu tersebut, Provinsi Riau mengalami kehilangan hutan alam sekitar 160.000 hektar/tahun. Apalagi banyak kasus korporasi ilegal dan pembakaran hutan yang kasusnya belum tersentuh hukum sama sekali. Ditambah lagi konflik Agraria antara masyrakat dengan perusahaan yang begitu marak terjadi di Riau. Maka para pemimpin Riau yang akan terpilih harus mampu membuat kebijakan dan program untuk mengetaskan persoalan tersebut.

Ketiga, pengelolaan APBD harus pro rakyat, bukan pejabat. Di tengah keadaan pemerintah daerah yang katanya mengalami kesulitan anggaran, pemerintah Provinsi Riau justeru menunjukkan pola yang boros dalam merencanakan anggaran tahun 2017. Tercatat anggaran sebesar Rp1,03 triliun yang dibelanjakan untuk 13 jenis kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap publik. Belanja tersebut yaitu belanja perjalanan dinas, belanja makan dan minum, belanja listrik perkantoran, belanja cetak dan penggandaan, belanja tas kegiatan, logistik rumah tangga, plakat, serta dekorasi dan dokumentasi. Selian itu ada belanja premi asuransi untuk pegawai, pakaian dinas, honorarium PNS (untuk pelaksanaan kegiatan), juga perawatan kendaraan dinas. Belanja lainnya seperti publikasi, sewa tenda dan sound system, penghias rumah tangga dan pengharum ruangan. Jika diperhatikan, pendanaan ini tidak rasional dan terkesan boros. Selain itu, prilaku boros juga terdapat pada belanja kebutuhan dua orang pejabat tertinggi Riau, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, yang dianggarkan sekitar Rp.13,5 milyar tahun 2017. Direncanakan akan digunakan untuk membiayai perjalanan dinas sebesar Rp3,6 milyar, makan minum Rp7,1 milyar, pelayanan rumah tangga Rp2,2 milyar dan pakaian dinas Rp622 juta. Maka, pemimpin Riau selanjutnya diharapkan mampu mengelola keuangan daerah dengan efisien dan rasional, serta berdampak langsung kepada masyarakat.

Keempat, peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan SDA Riau. Diketahui bersama bahwa Provinsi Riau kaya akan SDA, sehingga menjadi penyumbang terbesar APBN melalui migas, yaitu sebanyak 40%. Pengelolaan minyak dan gas di Riau pada tahun 1980-an mencapai 1,2 juta barel per hari. Saat ini, terdapat 8 dari 12 daerah yang dijadikan daerah penghasil migas. Kurang lebih 61.218,06 meter persegi wilayah dengan 286 lapangan yang sedang dalam kondisi aktif, baik yang berstatus produksi maupun yang eksplorasi dengan jumlah 11.883 sumur aktif. Terdapat 18 perusahaan KKKS, 11 di antaranya berstatus produksi dan 7 lainnya masih berstatus eksplorasi. Namun, kekayaan Riau tersebut belum bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat Riau, terutama masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Pemandangan berupa rumah gubuk dan reyot yang hampir rubuh tak jarang dijumpai di sekitar area pertambangan. Maka untuk pemimpin Riau yang akan terpilih harus mampu meyakinkan pemerintahan pusat dan seluruh stakeholder terkait, bahwa pengelolaan Blok Rokan harus dikusai negara untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum pada UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3. Masyarakat menunggu keberanian pemimpin Riau untuk tidak melanjutkan kontrak Blok Rokan dengan pihak asing yang akan habis pada tahun 2021.

Kelima, mewujudkan visi dan misi Riau 2020. Dalam Peraturan Daerah Riau Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Riau yang menetapkan visi dan misi Riau sebagai Pusat Budaya Melayu dan Perekonomian dalam lingkungan masyrakat yang agamis sejahtera lahir dan batin di Asia Tenggara. Sampai saat ini, progres menuju Riau 2020 masih belum terlihat. Riau sebagai Pusat Kebudayaan Melayu hanya sebatas slogan, terlihat dari masih banyaknya masyarakat Melayu di Riau, terutama ASN, yang tidak mencerminkan pribadi Melayu. Orang melayu identik dengan identitas muslim yang secara menyeluruh, baik perkataan maupun perbuataan tidak bertentangan dengan syariat. Tapi faktanya, ASN di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau banyak tersandung skandal hukum pidana, terutama korupsi. Kemudian di bidang Perekonomian, masyarakat maupun pemerintah masih belum berdaulat. Mengapa? Sebab sektor ekonomi strategis, terutama SDA Riau, masih dikuasai pemilik modal asing.

Terakhir, permintaan kepada seluruh pasangan calon Gubenur dan Wakil Gubenur Riau serta tim sukses untuk tidak melakukan praktek money politic dalam mengikuti Pilkada Serentak 2018 ini. Karena praktek tersebut dapat mencoreng marwah dari pesta demokrasi rakyat Indonesia, khusunya daerah Riau. Serta seluruh calon harus siap berlapang dada apabila rakyat tidak mengamanahkan mereka sebagai Gubenur dan Wakil Gubenur Riau.

Tags: