Polemik Pedagang Kaki Lima Tanah Abang

Sumber : Google.com

Tanah Abang selalu memiliki banyak cerita untuk Jakarta. Sebagai icon perekonomian dan pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara, pasar ini memiliki potensi perputaran uang yang besar sehingga menjadikan kawasan ini sebagai magnet untuk menarik para pelaku ekonomi. Pasar yang terletak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah berdiri ada sejak 1735. Pasar Tanah Abang terbagi menjadi 3 wilayah gedung yang menjadi pusat perdagangan antara lain Tanah Abang Metro, Tanah Abang lama dan Tanah Abang AURI.

Sebagai pusat grosir terbesar dalam aktivitas perekonomian, Pasar Tanah Abang juga menjanjikan perputaran uang yang besar. Namun, terlepas dari segala potensi yang dimilikinya, Pasar Tanah Abang memiliki beberapa persoalan yang bertahun-tahun belum terselesaikan. Beberapa di antaranya adalah penataan kawasan Tanah Abang, kemacetan, premanisme, pungutan liar dan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kehadiran Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru membuka harapan untuk mencoba menyelesaikan permasalahan yang ada di Pasar Tanah Abang. Namun, terhitung tiga bulan memimpin Jakarta, berbagai kebijakan dalam penguraian kemacetan di kawasan Pasar Tanah Abang serta usaha penataan kembali PKL menuai banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Protes terlontar setelah Gubernur DKI Jakarta mengizinkan PKL untuk berjualan di sepanjang trotoar Pasar Tanah Abang. Wacana untuk merevitalisasi blok G Tanah Abang kini mencuat. Pedagang berharap agar pemerintah memikirkan pedagang secara menyeluruh agar tidak terjadi ketimpangan. Sementara itu, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Pejalan Kaki melakukan aksi protes terkait alih fungsi trotoar di Tanah Abang. Hal tersebut mereka lakukan agar trotoar tidak dikuasai PKL.

Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya dalam hal ini juga menyayangkan adanya kebijakan penutupan jalan untuk PKL. Polda memberikan beberapa solusi lain untuk permasalahan ini. Pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan evaluasi dan pengkajian kembali terkait kebijakan tersebut, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun hukum, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Kedua, mencari tempat yang lebih layak dan tidak melanggar aturan hukum bagi PKL. Ketiga, membuka dan mengoptimalkan kembali fungsi jalan yang sudah ditutup, sehingga tidak terjadi kemacetan, kecelakaan lalu lintas serta dapat meningkatkan kinerja lalu lintas, termasuk pada angkutan umum.

Sementara itu, pihak Pemprov DKI menganggap saran penataan dari Polda Metro Jaya hanyalah solusi jangka pendek. “Saya ingin memastikan bahwa solusi yang diterapkan adalah solusi yang bisa panjang. Jangan solusi yang sifatnya menarik, kelihatan bagus, tapi temporer. Penertiban di Tanah Abang akan tetap terlaksana, sambil memantapkan formula untuk solusi permanen permasalahan PKL di Tanah Abang”, tegas Anies Baswedan.

Polemik penataan PKL di Pasar Tanah Abang menarik perhatian setiap kalangan, yang dalam hal ini banyak menuai pro dan kontra. Pihak yang pro menilai bahwa Pemprov DKI perlu untuk melindungi Pedagang Kaki Lima karena mereka adalah bagian dari rakyat kecil. Sedangkan, pihak yang kontra menilai kebijakan ini akan menambah permasalahan baru. Lebih lanjut, apapun solusi yang disuguhkan oleh Pemprov DKI akan menjadi perhatian lebih dari masyarakat. (fa)