Polisi Jadi Plt Gubernur, Mencederai Reformasi

Sumber : Google.com

Wacana Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, yang akan mengangkat dua perwira tinggi dari Polri untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur untuk Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara menimbulkan polemik di masyarakat. Berbagai kritik tajam dan penolakan muncul dari berbagai kalangan. Langkah Tjahjo selaku Mendagri dipertentangkan baik secara hukum maupun politik, melihat Mendagri berpatar belakang politisi PDIP.

Perwira tinggi yang ditunjuk Tjahjo tersebut adalah Asisten Operasi Kapolri, Inspektur Jenderal M. Iriawan, sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Inspektur Jenderal Martuani Sormin, sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara. Keduanya ditugaskan untuk menggantikan sementara gubernur definitif dengan masa jabatan hingga Juni mendatang.

Wacana tersebut menabrak pasal 20 ayat 2 dan 3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pasal 13 huruf a, b, dan c UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia serta Tap MPR Nomor VII/MPR/2000. Dalam Pasal 10 ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2002, anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. Kedua pejabat yang diusulkan adalah polisi aktif sehingga tidak seharusnya menjabat di luar kepolisian.

Selain itu, kebijakan Mendagri Tjahjo Kumolo dianggap menimbulkan kecurigaan yang bermuara pada konsolidasi pengamanan dan pemenangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam menyambut Tahun Politik 2018-2019. Karena melihat persaingan sengit dalam peta politik di Jawa Barat dan Sumatera Utara yang berpotensi tumbangnya pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur yang diusung oleh partai penguasa.

Beberapa pengamat mengatakan agenda tersebut merupakan wacana yang tidak berdasarkan hukum telah mencederai semangat reformas. Menurut mereka, ini merupakan langkah mundur dari proses reformasi yang telah bergulir sejak 20 tahun yang lalu. Sebab, Polri sekali lagi harus netral dalam politik, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (1) dan (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. (fa)