Premium Langka, Aliansi Garuda Mulawarman Duduki Kantor DPRD Kaltim

Samarinda- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Garuda Mulawarman, menggelar aksi Tolak kenaikan Harga BBM non Subsidi dan Kelangkaan BBM Subsidi di kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Kalimantan Timur pada Senin (19/3).

Aliansi yang terdiri dari BEM Fakultas serta BEM Universitas Mulawarman (Unmul) itu menggelar aksi demontrasi terkait dengan kenaikan harga BBM Non Subsidi dan kelangkaan BBM Subsidi di seluruh SPBU Samarinda.

Dalam aksi ini, bentuk perlawanan dan penolakan harga BBM non subsidi di respon dengan mendorong motor dari kampus Unmul menuju Jalan M. Yamin. Lalu melakukan konvoi sampai kantor DPRD Kaltim dengan mendorong kembali motor dari jalan Tengkawang Sungai Kunjang Samarinda kemudian masuk halaman utama kantor DPRD.

“Ini adalah bentuk kekecewaan kami kepada pemerintah, sehingga kami mendorong motor saat aksi dan masyarakatpun resah terkait kelangkaan BBM Subsidi kali ini,” tutur Freijae Rakasiwi, Gubernur BEM FEB Unmul.

Dalam orasinya, massa menilai kenaikan harga BBM non subsidi tidak sejalan dengan pasokan BBM Subsidi di masyarakat, sehingga kelangkaan BBM subsidi khususnya premium maupun solar menjadi keresahan masyarakat. Ditambah lagi, kenaikan harga BBM non Subsidi di kalimantan timur dipengaruhi oleh PBKB sebanyak 7,5%.

Lalu, massa juga kecewa dengan Presiden Joko Widodo yang tidak menjalankan komitmennya yakni tidak menaikkan harga BBM, dan kenyataannya malah terbalik yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Padahal, pasokan secara nasional masih ditahan 30% untuk BBM Subsidi dan usut punya usut pemerintah belum membayarkan anggaran subsidi BBM sebanyak 24 Triliun kepada pertamina.

BBM non Subsidi dinaikan pada 24 Februari silam, tepat pukul 00.00 WIB saat warga tengah tertidur, serta tidak ada pemberitahuan di media massa.

“Kenaikan yang dilakukan pemerintah tidak ada konfirmasi dan pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba langsung naik. Ini yang dirugikan rakyat kecil, terlebih di kondisi perekonomian yang tidak stabil,” ucap massa aksi, Senin (19/3/2018).

Presiden BEM KM Unmul, Rizaldo menjelaskan, ketersediaan premium saat ini juga dibatasi, pasalnya hampir semua SPBU di Samarinda tidak menyediakan premium.

“Kita menduga pemerintah sengaja membatasi kuota premium, guna mendorong warga beralih ke Pertalite maupun BBM lainnya selain premium,” tuturnya.

Pihaknya pun menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM non subsidi, dan menuntut pemerintah untuk mendistribusikan pasokan BBM subsidi ke seluruh SPBU di Kaltim khususnya Samarinda.

“DPRD Kaltim telah berkomitmen untuk menyampaikan tuntutan kita ini ke Pemerintah pusat,” tutupnya.

Sepakat dengan apa yang dikatakan dengan Rizaldo, Ketua BEM Fakultas Teknik Unmul, Yoga Pratama Khatulistiwa mengungkapkan kekecewaannya kepada pemerintah.

“Jika bahan bakar subsidi naik (premium) yang diperuntukkan masyarakat menengah kebawah, tentu saja meresahkan masyarakat terutama untuk angkotan kota, dan transportasi antar kota yg menggunakan bbm bersubsidi yang membuat pengeluaran semakin membengkak, kita akan bergerak dari rakyat dan untuk rakyat,” ucapnya.

Aksi pun ditutup dengan komitmen Komisi 2 DPRD Kaltim akan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah dan menyampaikan solusi ambang batas harga BBM non Subsidi. Dan pihak pertamina pun akan mendistribusikan premium maupun solar serta menjamin tidak ada kelangkaan lagi.