Tahun Baru 2018, Indonesia Harus Songsong Resolusi Pendidikan

depan1Sumber : Google.com

Berbicara mengenai resolusi, mungkin sebagian dari kita sudah mempunyai catatan pencapaian yang ingin dicapai di tahun yang baru ini. Tidak berbeda dengan masing-masing dari kita, maka sudah selayaknya dunia pendidikan pun memiliki resolusi tersendiri yang perlu dicatat sebagai pembelajaran dari tahun sebelumnya.

Sedikit menilik ke belakang, dunia pendidikan di akhir tahun 2017 dihebohkan dengan berita mengenai buku mata pelajaran SD yang menyebutkan Yerussalem sebagai Ibukota Israel. Jika ditilik lebih jauh, ini dapat berarti bahwa sistem peraturan perbukuan di Indonesia sendiri belum berjalan efektif. Sebagai salah satu pengamat pendidikan, penulis merasa ini merupakan salah satu indiktor bahwa, ‘Ya betul, Dunia Pendidikan Indonesia butuh resolusi di tahun yang baru ini’. Lalu pertanyaannya, bagaimana rumusan resolusi pendidikan yang tepat?

Berdasarkan pengamatan pada satu tahun ke belakang, setidaknya terdapat tiga rumusan yang perlu dijadikan sebagai resolusi pendidikan Indonesia di tahun 2018 ini. Di antaranya ialah terkait perluasan pendidikan ke daerah pelosok, pemaksimalan pendidikan era digital, hingga peningkatan kerjasama pendidikan dengan institusi di luar negeri.

Berdasarkan data Bappenas pada 21 April 2015 lalu, setidaknya terdapat 123 kabupaten tertinggal di Indonesia yang masih perlu diperbaiki taraf kehidupannya termasuk dalam segi pendidikan. Dari data yang tersebut dapat kita simpulkan bahwa perluasan perbaikan pendidikan harus terus ditingkatkan dari berbagai sisi, agar semakin banyak daerah tertinggal yang terjangkau oleh pendidikan yang layak.

Selain perluasan pendidikan ke daeah pelosok tertinggal, penulis juga ingin menekankan terkait pentingnya pemaksimalan pendidikan era digital. Pelaksanaan pendidikan era digital saat ini begitu pesat dilakukan, terlebih di beberapa daerah tertentu di Indonesia yang sudah sangat terjangkau oleh teknologi. Setidaknya pada 2020 nanti, lembaga pendidikan yang akan mentransformasi seluruh sistemnya secara online mencapai 60 persen dari total keseluruhan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia (berdasarkan data Lembaga Riset dan Analisis Gartner). Ini berarti sekitar 165.000 sekolah dari berbagai jenjang hingga 4.500 perguruan tinggi di Indonesia sangat berpotensi besar menjadi sekolah yang ramah teknologi. Data tersebut sungguh sangat menggembirakan didengar, mengingat peranan teknologi yang sangat membantu pemaksimalan pembelajaran bagi siswa.

Namun jika kita telisik lebih jauh, pemaksimalan teknologi ini tidak dibarengi oleh dua hal penting penunjang pendidikan itu sendiri. Kedua hal tersebut diantaranya ialah dari segi peraturan pemerintah terkait digitalisasi sekolah yang belum memadai, hingga kaget budaya yang dirasakan oleh lingkungan keluarga terkait digitalisasi sekolah ini.

Dari segi peraturan pemerintah sendiri, penulis belum menemukan secara spesifik peraturan kurikulum terbaru yang menyebutkan terkait perlindungan anak dari berbagai konten yang membahayakan saat proses pembelajaran. Konten-konten tersebut seperti konten pornografi dan berbagai macam hal yang dapat siswa temui saat harus mengakses internet untuk melaksanakan proses pembelajaran. Di lain sisi, minimnya sosialisasi yang dilakukan sekolah terhadap lingkungan keluarga terkait model pembelajaran sekolah terbaru, juga menjadi salah satu permasalahan. Minimnya sosialisasi ini membuat tidak siapnya lingkungan keluarga menyiapkan berbagai perangkat penunjang digitalisasi sekolah tadi.

Berlanjut ke resolusi ketiga, penulis juga menyoroti terkait kerjasama pemerintah dengan berbagai institusi pendidikan di luar negeri. Banyaknya lulusan perguruan tinggi di  Indonesia yang memiliki karya-karya membanggakan membuat resolusi yang satu ini cukup penting untuk dipertimbangkan. Dengan berbagai prestasi para peneliti Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri, sudah semestinya pemerintah mempertimbangkan untuk memfasilitasi para lulusan perguruan tinggi dan para peneliti ini untuk semakin memperluas wawasannya. Dengan difasilitasinya para peneliti dan para lulusan tadi, penulis optimis Indonesia Emas 2045 bukan lagi menjadi angan-angan.

Ketiga resolusi di atas mungkin tidak dapat mewakili seluruh permasalahan pendidikan yang ada Indonesia, namun penulis berharap ketiga resolusi di atas dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengutamakan ketiga hal tersebut, mengingat urgensi yang telah dipaparkan. Mari bersama kita terus bersinergi untuk perbaikan pendidikan Indonesia. Jayalah Pendidikan Indonesia! (al)

Tags: