Revisi Undang Undang No.17 Tahun 2014 tentang MD3 : Diem Diem Aja, Kritik Apa Kritik

Sumber : Google.com

RUU pada Rapat Paripurna DPR 12 Februari 2018 telah disetujui untuk disahkan menjadi UU tetapi polemik yang memicu kontroversi publik terus bergulir. Hal ini mengacu pada beberapa materi revisi di RUU yang diduga dapat meruntuhkan nilai-nilai demokrasi yang hampir 20 tahun dibangun di negeri ini. Aksi-aksi protes telah dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil. Seperti aksi pada 22 Februari 2018 kemarin, mahasiswa yang tergabung dalam Alinasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) mendatangi kantor DPRD Riau, penolakan agar Undang-undang MD3 tidak DISAHKAN karena mereka menilai UU tersebut mengerdilkan nilai-nilai demokrasi. Tidak hanya itu, petisi dalam laman change.org yang diluncurkan dua minggu lalu mencapai 200.000 orang yang telah mendandatangi petisi yang berjudul “Tolak Revisi UU MD3”. Rasanya kita tidak akan mengerti bagaimana permasalahan UU MD3 jika kita tidak tahu bunyi pasal-pasal yang di revisi dalam UU No.17 Tahun 2014 tentang MD3.

Pasal 73:

  1. DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.
  2. Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  3. Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  4. Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  5. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa;
  6. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a; dan

c Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

  1. Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf `b, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Supratman Andi Agtas (Ketua Panitia Kerja Revisi UU MD3) mengatakan bahwa Pasal 73 dengan penambahan farse “wajib” dalam pemanggilan paksa terinsipirasi saat komisi III memanggil gubernur. Saat itu guberbur yang dipanggil tak kunjung hadir memenuhi undangan  rapat mendengar pendapat. Namun hal ini dikhawatirkan dapat mengintervensi DPR terhadap lembaga hukum lain terkait praktik yang tak seharusnya dilakukan oleh seorang wakil rakyat, yang seharusnya mementingkan rakyatnya terhadap proyek atau rencana pembangunan negara.

Tidak hanya itu, terkait pemanggilan paksa ini akan berdampak pula pada sikap kritisi masyarakat dan lembaga hukum terkait rencana dan kebijakan DPR, bahkan dalam pasal ini tertulis bahwa DPR dapat melakukan pemanggilan paksa dan penyanderaan selama 30 hari melalui aparat kepolisian, apakah tidak terlalu ekstrim? Jika  mengacu pada pasal 1 pemanggilan hingga penyanderaan yaitu untuk hadir dalam rapat DPR.

Pasal 122:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

  1. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;
  2. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;
  3. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;
  4. melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, peraturan-perundang-undangan, dan Kode Etik;
  5. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik;
  6. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR;
  7. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik;
  8. memeriksa dan mengadili pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem pendukung Pegawai Negeri Sipil;
  9. menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran Kode Etik;
  10. melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
  11. mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
  12. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;
  13. mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun peraturan DPR; dan
  14. menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menyelenggaraka urusan rumah tangga DPR.

Pasal 122 huruf K dikutip dari detik.news bahwa Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari fraksi PKB Lukman Edy mengatakan, pasal tersebut berfungsi untuk menjamin kehormatan DPR dan anggotanya.

Tidak ada yang salah jika sebuah profesi menuntut untuk melindungi dan menjamin kehormantannya sebagai seorang yang memiliki profesi tersebut, sama halnya seperti seorang wartawan, dokter, guru, dan seluruh profesi yang tergabung dalam peraturan keprofesian. Tapi yang menjadi permasalahnnya adalah jika semua ktirik dan saran untuk pemerintah terutama untuk wakil rakyat akankah dianggap sebagai upaya merendahkan kehormatan DPR?

Pasal 245:

  1. Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
  2. Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
  3. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
  4. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
  5. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Pasal 245 sebagai imunitas DPR pun telah dijamin oleh Ketua Panitia Kerja (Panja) revisi UU MD3 Supratman Andi Agtas bahwa pasal tersebut tak akan menghambat proses pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum. Sebab MKD hanya memberi pertimbangan dan tak wajib digunakan presiden dalam memberi izin.

Sudah selayaknya bangsa ini belajar dari sejarah dan perjalanan yang kelam di masa lalu sehingga nantinya tidak ada penyesalan yang berujung pada penderitaan dan ketakutan rakyat pada pemerintahnya sendiri. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari disahkannya Revisi Undang Undang No.17 Tahun 2014 tentang MD3. Pada akhirnya rakyat hanya bisa diam menyaksikan kebijakan dan tingkah laku para wakil rakyat karena terancam kemerdakaan pendapatnya. Ah.. diem diem aja, kritik apa kritik. (//N)

Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan, Dituduh subversif dan mengganggu keamanan, Maka hanya ada satu kata: lawan!. (Wiji Thukul, 1986)