Soal Kesahan Ijazah, Plt Rektor UNJ: Don’t Worry, Pemerintah yang Bertanggung Jawab

639228_620

Mutasi dan rotasi rektor sebagai pimpinan universitas merupakan hal yang biasa, bahkan menjadi suatu kebutuhan dalam upaya memaksimalkan kinerja lembaga pendidikan. Pergantian rektor juga didasarkan pertimbangan kebutuhan universitas dan umumnya dilakukan empat tahun sekali. Namun Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengalami pergantian rektor sebelum genap empat tahun Prof. Djaali menduduki jabatan tersebut. Pasalnya, kasus plagiarisme dan KKN yang ramai muncul di publik menghasilkan keputusan Kemenristekdikti untuk mengganti Prof. Djaali dengan Prof. Intan Ahmad yang langsung ditugaskan sebagai Pelaksana Harian (Plh) rektor UNJ.

Seiring berjalannya waktu, status Prof. Intan pun berubah menjadi Pelaksana Tugas (Plt) rektor. Sebagian besar mahasiswa belum paham benar tugas Plh maupun Plt rektor ini. Menurut UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 14, Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap dan tugas tersebut bersifat mandat. Kemenristek dikti menugaskan dua hal pokok kepada Prof. Intan, pertama untuk menyelesaikan permasalah plagiarisme di program S3 (doktor) agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan permasalahan-permasalahan lainnya yang ada di lingkungan kampus pergerakan tersebut. Tugas kedua adalah mengawal dan mendampingi pemilihan rektor UNJ yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Banyak kalangan yang mengkhawatirkan status Prof. Intan yang bukan merupakan rektor tetap UNJ dapat membuat peraturan-peraturan yang dikeluarkan Prof. Intan menjadi tidak sah di mata hukum. Terbukti dengan muncul isu yang mengaitkan ijazah sebagai dokumen resmi tanda kelulusan mahasiswa yang kemungkinan tidak diakui jika ditandatangani oleh rektor Plh atau Plt. Berkaitan dengan hal ini, tim redaksi kanalmahasiswa mencoba mengklarifikasinya langsung kepada Prof. Intan.

“Saya rasa tidak perlu khawatir, kita bisa lihat preseden yang sudah ada di Unsrat 2014, Unima 2016, Udayana 2017, dan beberapa yang lain. Mereka pada waktu itu tidak punya rektor definitif, wisuda dan ijazah diterbitkan,” terang Prof. Intan.

Beliau pun juga menegaskan untuk menelaah secara lebih lanjut jika mengenai hukum dengan tetap mempertimbangkan preseden yang pernah terjadi di kampus-kampus yang sebelumnya telah beliau sebutkan. Jika kasus serupa pernah terjadi dan tidak terjadi masalah dengan ijazah dan karir lulusan seperti menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Prof. Intan menilai tidak akan terjadi masalah dengan UNJ.

Don’t worry, pemerintah yang bertanggung jawab. Ya, jangan khawatir, bukan baru pertama kali suatu universitas dipimpin oleh Plt dan melakukan wisuda dan sebagainya,” tutup Prof. Intan. (lmi)