Wacana Plt Gubernur Dari Polri Langgar Konstitusi?

Sumber Gambar: Google

Di awal tahun politik ini, publik dikejutkan dengan rencana pemerintah, yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menempatkan dua perwira tinggi dari Polri sebagai Pejabat Gubernur di dua provinsi, yaitu Jawa Barat dan Sumatera Barat selama Pilkada Serentak 2018. Apabila rencana ini tetap dilakukan, maka Mendagri diduga akan melanggar konstitusi mengenai UU Pilkada.

Ketentuan dalam UU Pilkada telah diatur secara terbatas bahwa hanya pejabat pimpinan tinggi madya saja yang bisa menjadi Pejabat Gubernur. Lalu bagaimana mungkin perwira tinggi Polri aktif bisa disetarakan dengan pimpinan tinggi madya? Apakah betul sudah tidak ada lagi pejabat madya dan profesional di dalam tubuh Kemendagri dan pejabat tingkat provinsi yang mampu mengisi posisi kekosongan Pejabat Gubernur?

Padahal sangat jelas di Permendagri Nomor 74 Tahun 2016, Pasal 4 (Ayat 2) menyebutkan Pejabat Gubernur harus diisi pejabat pimpinan tinggi madya kementerian dalam negeri atau pemerintah provinsi. Selanjutnya jabatan pelaksana tugas atau pejabat Gubernur harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya yang berasal dari kalangan sipil sebagaimana diatur di dalam Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada.
Alasan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk menempatkan Perwira tinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara diperbolehkan, yaitu pertama karena pilkada serentak di 17 provinsi yang menyebabkan persediaan pejabat tinggi pimpinan madya di Kemendagri habis. Kedua, Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbesar di Jawa dan di pulau Sumatera yang rawan konflik (chaos) sehingga menempatkan perwira tinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur merupakan pilihan terbaik.

Meskipun menjadi hak prerogatif Mendagri, namun seharusnya kebijakan yang diambil tetap harus sejalan dengan hukum yang sudah ditetapkan dan sesuai aturan main konstitusi, bukan regulasi yang dilanggar sesuka hati.
Jika kita telisik lebih dalam, untuk alasan pertama, apakah mungkin persediaan pemimpin tinggi madya habis? Yang berarti tidak dapat mencukupi untuk 17 provinsi. Terlebih lagi, Jawa Barat dan Sumatera Utara pun akan lebih baik jika mendapatkan prioritas khusus dan diisi oleh pejabat eselon Mendagri di dua daerah tersebut.

Selain itu, belum lagi ada sekda atau pejabat yang ada di daerah provinsi, apakah itu juga tidak mencukupi untuk mengisi pejabat eselon di provinsi tersebut? Dan mengapa harus perwira tinggi Polri menjadi Penjabat Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara? Tentu, kita semua menginginkan dan meminta agar TNI dan Polri bersikap netral sebagai prajurit aktif dan mampu menjaga harga diri sebagai prajurit profesional.

Seluruh masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam mengawasi, agar TNI dan Polri tidak terseret dan terjebak ke dalam ranah politik praktis dan ini wajib untuk kita pantau bersama, karena ada resiko yang bukan main, yaitu mengganggu kualitas demokrasi. Kita semua mencoba memastikan, jangan sampai demokrasi dan pilkada serentak ini dibajak oleh oknum yang berniat untuk melakukan kecurangan dalam kontestasi elektoral Pilkada Serentak tahun 2018. Jangan sampai masyarakat menaruh kecurigaan karena ada yang tidak biasa dan peristiwa langka setelah reformasi karena adanya Pejabat Gubernur dari perwira tinggi Polri. (sr)